Loading the content... Loading depends on your connection speed!

Kapal Cina Profesor IU di zona ekonomi eksklusif Indonesia menunjukkan bahwa lebih banyak nelayan di Natuna utara yang melaut

In: Nasional

Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Kapal Penjaga Pantai Tiongkok berada di Kawasan Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE) utara Natuna, yang bukan berarti memasuki wilayah kedaulatan Indonesia.

Universitas Indonesia (UI) sudah meneruskannya, saat dihubungi Tribunnews.com, Selasa (15/9/2020), Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional. Seperti kita ketahui bersama, kejadian ini kembali terjadi di China beberapa hari yang lalu, yaitu kapal fregat China Kosat berada di zona ekonomi eksklusif Indonesia.

“Masyarakat dan berbagai media percaya bahwa fregat Tiongkok telah memasuki wilayah kedaulatan Indonesia. Ya,” kata Hikmahanto Juwana. Ia berada di pesisir pantai Cina di Natuna-di laut lepas, ia menjelaskan konsep kedaulatan nasional belum banyak dikenal, sehingga negara tidak bisa menjalankan kedaulatannya. Sumber daya alam zona ekonomi eksklusif hanya dialokasikan untuk negara-negara pesisir, yang disebut hak berdaulat. Nah, kedaulatan dalam bentuk zona ekonomi eksklusif bukannya tidak ada kedaulatan sama sekali.

Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa ia mengatakan: “Di Natuna utara, hal itu tidak melanggar kedaulatan Indonesia. Di wilayah kedaulatan Indonesia, …… “Jika kapal Penjaga Pantai Tiongkok meninggalkan zona ekonomi eksklusif, itu karena mereka kehabisan bahan bakar. — “Namun, bukan berarti Indonesia harus berdiam diri. Pemerintah Indonesia harus melakukan hal berikut, mendorong nelayan untuk menggunakan kapal penangkap ikan dalam bentuk subsidi BBM, dan tetap mengizinkan nelayan menggunakan kapal bertonase besar untuk meningkatkan pemanfaatan Jumlah nelayan di Kawasan Ekonomi Khusus Natuna Utara. Intinya jangan mau disalip nelayan China yang melakukan penambangan ikan besar-besaran, “ujarnya.

Selain itu, pemerintah Indonesia harus terus melakukan tindakan untuk menghentikan para nelayan Tionghoa yang menangkap ikan secara ilegal di Tiongkok. Natuna Utara. Selanjutnya, Pemerintah Indonesia harus melakukan diplomasi tidak langsung, mengirimkan tokoh-tokoh Indonesia yang memiliki koneksi dengan pejabat senior Tiongkok untuk menyampaikan pesan bahwa jika kapal penjaga pantai masih berada di zona ekonomi eksklusif maka akan mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap agresivitas Tiongkok. Ia menjelaskan, hal tersebut dapat menyebabkan terganggunya investasi China di Indonesia.

By: admin
Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

CommentName required Email required Website

Back to top