Loading the content... Loading depends on your connection speed!

Hot-opini Jokowi soal UU HIP: Pakai TAP MPRS di Pokok Komunis, Tolak Ekasila dan Trisila

In: Nasional

TRIBUNNEWS.COM-Presiden Jokowi akhirnya mengumumkan posisinya dalam Undang-Undang Kebijakan Ideologi Pancasila (RUU HIP).

Posisi resmi pemerintah pada “HIP Act” akan langsung disampaikan oleh menteri yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan para menteri PBB. Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Dokter Mahfud akan bertandang ke Republik Demokratik besok Kamis (16 Juli 2020).

Mahafud mengatakan, Presiden Jokowi selaku pemerintah mencanangkan dua sikap terhadap UU HIP. Mahfud mengatakan dalam jumpa pers, Rabu (15/7/2020): “Besok pemerintah akan disampaikan secara resmi dalam bentuk surat (jabatan resmi pemerintahan, red), dan menteri yang akan disampaikan di sana mewakili presiden.”), Dan Dikutip dalam siaran langsung KompasTV.

Mahfud melanjutkan, dalam posisi pemerintahan, pemerintah menyampaikan dua hal mendasar.

Pertama-tama, terkait proses pembahasan UU HIP, pemerintah mewajibkan DPR mendengarkan pendapat dan keinginan masyarakat.

Kedua, tentang isi tagihan. Berdasarkan UU HIP, pemerintah menegaskan bahwa TAP MPRS nomor XXV / MPRS / 1966 melarang komunisme / marxisme dan pancasila adalah legal. Pancasila disahkan pada 18 Agustus 1945. MPRS (No. XXV / MPRS / 1966) dan tanggal resmi Pancasila yang resmi adalah Pancasila pada tanggal 18 Agustus 1945, dan suaranya tidak dapat dikurangi atau dikurangi. Lebih lanjut, ”jelas Mahfud.

Baca: Soal HIP Law Project, Mahfud MD menegaskan posisi dasar pemerintah: hanya ada satu pejabat resmi Pancasila

Selain itu, Mahfud menegaskan pemerintah siap. Baik untuk berdiskusi dengan DPR. Dia menjelaskan: “Dia (Pancasila, -red) tidak bisa dikurangi, tidak bisa diperas atau ditingkatkan. Ini adalah posisi pemerintah. Masalah lain dapat didiskusikan, tidak terbatas pada ini. “

By: admin
Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

CommentName required Email required Website

Back to top