Loading the content... Loading depends on your connection speed!

Pusat Kandidat: Mengejar Pilkada sesuai dengan kesepakatan kesehatan untuk memelihara demokrasi

In: Nasional

JAKARTA TRIBUNNEWS.COM-Meski sudah ada SK Nomor 6 Tahun 2020 tentang ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015, dan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Ketika walikota menjadi undang-undang, itu memberikan ruang untuk pemungutan suara serentak. Jika tidak bisa dilaksanakan karena bencana nasional pandemi Covid-19, Desember 2020 bisa ditunda dan ditunda, namun proses konsolidasi demokrasi harus mengikuti keputusan politik bersama.

Ike Suharjo, Direktur Eksekutif Candidate Center, dalam sambutannya di depan media, Rabu (23/9/2020). Ada banyak tantangan dalam pelaksanaan Pilkada saat terjadi pandemi, dan proses konsolidasi demokrasi harus terus dilanjutkan. Kata Ike Suharjo. Ia mengatakan: Selain itu, tidak ada negara yang tahu persis kapan pandemi rabies 19 negara itu akan berakhir. – Katanya.

Bacaan: “Pirkada 2020” akan terus digelar tanpa konser dan parade. Gol Putt memilih nomor ini-Ike Suharjo (Ike Suharjo) Ia menambahkan, penyelenggaraan Pilkada tidak boleh ditunda hingga pandemi usai, karena untuk ekosistem demokrasi yang sehat, pilkada merupakan bagian dari upaya untuk melindungi hak konstitusional warga negara (hak pilih dan pilih). – Sebaliknya, menurutnya Dalam pendahuluannya, Kuomintang juga harus memastikan hak suara seluruh warga negara yang memenuhi syarat, terutama yang rentan terhadap Covid-19, terlindungi.

“Penting untuk melindungi hak pilih ini untuk menjamin kualitas pilkada,” tambahnya.

Bapepam-LK juga berharap momentum pilkada tidak menjadi cluster baru atau perluasan penyebaran Covid-19.

Oleh karena itu, KPU harus segera mengubah amandemen PKPU Nomor 10 Tahun 2020. Terkait penyelenggaraan Pilkada dalam kondisi non bencana alam, PKPU Nomor 6 Tahun 2020 menitikberatkan pada beberapa penataan.Olahraga, lomba, dan kegiatan sosial mewajibkan seluruh pemangku kepentingan terkait pemilu untuk menggunakan masker, hand sanitizer, sabun dan alat perlindungan kesehatan lainnya. Tegas mematuhi hukum (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pirkada, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Bantuan Kesehatan Kaikala dan KUHP). — -Ike juga meminta KPU untuk mengkaji proses pemungutan suara elektronik dan proses ringkasan pemungutan suara berbasis elektronik (e-recap). Ia menyimpulkan: “Era pandemi merupakan waktu yang ideal untuk mengubah sistem pemilu digital agar dapat beradaptasi dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi. “

By: admin
Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

CommentName required Email required Website

Back to top