Loading the content... Loading depends on your connection speed!

KPK rentan terhadap korupsi, mengawasi anggaran Covid-19 sebesar ratusan miliar rupee

In: Nasional

Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bahwa langkah-langkah pengendalian anggaran diambil selama pandemi virus koroner (Covid-19). Berkoordinasi dengan Menteri Koordinasi PMK, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menggunakan data untuk perlindungan sosial yang komprehensif. Dia mengatakan bahwa fokus korupsi adalah membeli barang / jasa.

Baca: Ratusan kasus Covid-19 baru telah muncul di Singapura

Ini diangkat dalam diskusi virtual yang disebut “Efek pandemi Covid-19 dari perspektif ekonomi dan sosial” . , “Politik, Hukum dan Keamanan”, yang diselenggarakan oleh Lembaga Publik Indonesia (IPI), Senin (18/5/2020).

Kita tahu bahwa anggaran manajemen pandemi Covid-19 yang dibayarkan oleh pemerintah pada tahun 2020 mencapai Rp405 miliar. -Tentukan Rp75 triliun untuk kesehatan, Rp70 triliun untuk industri, Rp110 triliun untuk jaring pengaman sosial, dan Rp150 triliun untuk pemulihan ekonomi nasional. — “Kolusi dengan pemasok, markup, rabat, konflik pasokan kepentingan, kecurangan. Amal atau sumbangan dari pihak ketiga; catatan penerimaan, distribusi bantuan dan transfer bantuan,” kata Pahala.

Demikian pula, reposisi anggaran APBN dan APBD dan redistribusi dana dan sumber daya pengeluaran, penggunaan anggaran.

Aspek lain terkait dengan pengelolaan bantuan atau jaring pengaman sosial pemerintah pusat dan daerah, dan digunakan untuk mengumpulkan data tentang penerima, klasifikasi dan konfirmasi data, pengeluaran komoditas, bantuan distribusi dan pengawasan. Menurut Pahala, KPK mengeluarkan Surat Edaran No. 8 pada tanggal 2 April 2020, yang melibatkan penggunaan anggaran untuk mengimplementasikan barang / jasa untuk mempercepat penggunaan Covid-19 terkait dengan pencegahan korupsi. Dia mengatakan: “Cara pencegahan memungkinkan pembeli untuk memastikan bahwa selama tidak ada unsur pidana korupsi, proses PBJ dapat dilakukan tanpa ragu-ragu.” Dia berkata. -Tapi, Pajara terus mengatakan bahwa pelaksanaan anggaran dan PBJ harus memberikan prioritas pada harga terbaik. PBJ cukup untuk menekankan prinsip efisiensi dan transparansi dalam situasi darurat-KPK juga mendorong partisipasi aktif. Dalam konsultasi dengan LKPP, APIP dan BPKP berpartisipasi dalam proses implementasi PBJ. “Kata Pahala.

By: admin
Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

CommentName required Email required Website

Back to top