Loading the content... Loading depends on your connection speed!

PAN mengimbau pemerintah memperketat persyaratan dana bailout bagi badan usaha milik negara yang bermasalah

In: Nasional

Reporter Tribunnews.com Vincentius Jyestha lapor-Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno mengatakan, partai telah meminta anggaran dana partisipasi negara dan operasionalnya. Dana tidak mudah dialokasikan untuk perusahaan publik yang bermasalah. — Seperti kita ketahui bersama, pemerintah telah menyiapkan anggaran PMN sebesar Rs 25,3 triliun dan modal kerja sebesar Rs 32,6 triliun untuk banyak BUMN. Beberapa BUMN yang diharapkan menerima dana tersebut antara lain PLN, Garuda Indonesia, Hutama Karya, Krakatau Steel, PTPN, dll. Pemerintah menyelamatkan BUMN yang mengalami kendala operasional dan kinerja sebelum era Covid-19, ”kata Eddie dalam diskusi online yang dilakukan Amanat Institute, Jumat (6/5/2020). Eddy mengatakan, pandemi Covid-19 telah menyelamatkan sejumlah BUMN.

Eddy menilai kondisi ekonomi akibat Covid-19 seakan membuktikan masalah BUMN yang menerima dana bantuan dari pemerintah. — Baca: Panitia XI DPR Tak Setuju Dengan Istilah “Rencana Stimulus Perekonomian Nasional” — Oleh karena itu, Eddy meminta pemerintah memberikan target kinerja yang jelas bagi BUMN penerima PMN dan anggaran modal kerja.

Wakil Ketua Panitia VII DPR pun meminta kepada dewan Batasan indikator keuangan (KPI) untuk kinerja kunci tertentu sangat ketat. Ketika ada pelanggaran peraturan, direksi harus dihapus.

“Badan Usaha Milik Negara yang akan mendapat modal kerja atau PMN harus menunjukkan kinerja yang lebih baik, bukan sekedar memperpanjang Nafasnya waktunya, ”ujarnya. Opsional, Penyerang Muda Persija membutuhkan kemampuan pengembangan yang lebih besar — ​​politisi PAN juga mendukung percepatan pembayaran dana kompensasi kepada BUMN-BUMN strategis dan penting (seperti PLN dan Pertamina) yang memiliki persyaratan utama pada pemerintah.

Jika subsidi merupakan kegagalan pemerintah dalam memenuhi kewajibannya dengan cepat, Eddie menemukan bahwa dua BUMN tidak dapat secara efektif melaksanakan kewajiban pelayanan publik (PSO).

Meskipun secara khusus Eddie menyasar Brog, ia mencontohkan bahwa Modal kerja senilai Rp 13 triliun itu benar. Ia mengatakan: “Ini karena kewajiban strategis Bulog untuk memperkuat ketahanan pangan, terutama untuk menjaga pasokan kebutuhan pokok masyarakat,”

By: admin
Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

CommentName required Email required Website

Back to top