Loading the content... Loading depends on your connection speed!

Undang-Undang Penciptaan Pekerjaan Tetap menetapkan bahwa auditor halal harus orang Indonesia dan Muslim

In: Nasional

Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Kepala Badan Penjaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama Sukoso mencontohkan, informasi dalam Pasal 14 tentang persyaratan auditor halal harus beragama Islam ditindas dalam undang-undang penciptaan lapangan kerja. Palsu atau scam. Itu tidak dihapus dalam undang-undang penciptaan lapangan kerja. Pendengar halal harus warga negara Indonesia dan muslim, “kata Sukoso di Jakarta, Jumat (16/10/2020).

Sebelumnya, virus yang beredar di media sosial adalah rekaman video yang merekam seseorang berkata” Pasal 14 UU Bhutan. “Jaminan Produk Halal” (JPH) dibatalkan dalam “UU Penciptaan Lapangan Kerja”.

Pasal 14 mengatur persyaratan bahwa auditor halal harus Muslim – maka, orang tersebut Kesimpulannya, UU Kreasi Ketenagakerjaan memperbolehkan non-Muslim menjadi pendengar halal. Lihat juga: Lukeman Idi: UU Kreasi Ketenagakerjaan mensyaratkan makanan dan minuman bersertifikat halal – sesuai ketentuan Sukoso, Pasal 14 Auditor halal diangkat dan diberhentikan oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).

Auditor halal yang ditunjuk oleh LPH harus memenuhi lima persyaratan. – Pertama, warga negara Indonesia atau warga negara Indonesia. Kedua, Muslim.

Ketiga, persyaratan minimal S1 bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, farmasi, kedokteran, memasak atau pertanian.

Syara Keempat, memahami ciri-ciri kehalalan suatu produk menurut hukum Islam dan memilikinya Gambaran umum .- “Kelima, menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan individu dan / atau kelompok,” ujarnya.

By: admin
Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

CommentName required Email required Website

Back to top