Loading the content... Loading depends on your connection speed!

MK: Aturan pencahayaan lampu sepeda motor

In: Nasional

Laporan dari seorang reporter dari Tribunnews.com di Jakarta-Tribunnews.com-Hakim Konstitusi (MK) Mahkamah Konstitusi Jakarta menolak untuk meminta amandemen komprehensif terhadap UU No. 22 tahun 2009 (UU LLAJ) mengenai lalu lintas jalan dan transportasi Aturan lampu depan. – Putusan itu dibuat di ruang rapat panel Mahkamah Konstitusi, Kamis (25/6/2020) – sesi ke delapan kasus / PUU-XVIII / 2020 adalah melalui penerapan model pemisahan fisik (jarak fisik) Untuk mendukung pencegahan penyebaran Covid-19, penyebaran Covid-19 telah disesuaikan dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Baca: Tidak disarankan untuk menyalakan lampu berbahaya dalam hujan deras, alasannya Ya

“Mahkamah Konstitusi mengumumkan bahwa mereka benar-benar menolak petisi pemohon.” Kata Hakim Agung Anwar Usman. Keputusan Eliadi Hulu (Pengadilan Republik Indonesia pada Kamis (25/6/2020) Laporan itu mengatakan bahwa Ionizer I) dan Ruben Suptra Hasihoran Nababan (pengadu kedua) .

Eriadi Hulu dan Ruben Sa Putra Hasiholan Nababan telah mempelajari unsur-unsur ini: Pasal 107 (2) dan Pasal 293 (2) UU LLAJ MK. Mereka membuka sepeda motor sebagaimana ditentukan dalam Pasal 107 (2) hukum. Kewajiban lampu depan diperiksa. Mereka ditangkap oleh polisi pada Juli 2019 karena gagal menyalakan lampu sepeda motor.

Dia juga menanyai Presiden Joko Widodo pada 4 November 2018 Pada pukul 6:20 waktu Indonesia bagian Barat, Jokovy mengendarai sepeda motor di Tangerang dan lampu dimatikan Karena pertimbangan hukum dari pengadilan, Hakim Konstitusi Suhartoyo mengumumkan bahwa menurut Pasal 107 (1) UU LLAJ Undang-undang berisi semua peraturan kendaraan bermotor, dan tanpa kecuali, dipaksa untuk menyalakan dan menyalakan lampu utama di malam hari dan dalam kondisi tertentu.

Baca: MK siap mengelola daerah selama pandemi Covid-19. Sengketa Pemilu

Dalam hal ini, setiap kendaraan harus menyalakan lampu depan untuk mengantisipasi kendaraan saat mereka lewat.

Pada saat yang sama, undang-undang mengharuskan kendaraan dan sepeda motor yang ditentukan dalam Pasal 107 (2) Tentu saja, peraturan yang terkait dengan penerangan wajib kendaraan memiliki alasan keamanannya sendiri.

By: admin
Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

CommentName required Email required Website

Back to top