Loading the content... Loading depends on your connection speed!

Politisi PAN mengkritik RUU Pilkada terkait kondisi pernyataan para calon bupati

In: Nasional

Laporan Reporter Tribunnews.com Chaerul Umam-Jakarta TRIBUNNEWS.COM-PAN mengutus Guspardi Gaus, anggota panel kedua DPR RI, mengkritik RUU Pilkada 2020 yang mengatur syarat penyerahan pemilu. calon. Dalam UU Pemilu diatur bahwa hanya parpol atau gabungan parpol yang jumlahnya di atas 20% dari jumlah keseluruhan wakil Partai Demokrat atau 25% dari jumlah wakil partai efektif yang mengajukan calon kepala daerah. Berdasarkan hasil pemilu nasional terakhir, pilih anggota DPP. . -Guspardi menjelaskan bahwa Pasal 741 (3) UU tersebut mengatur bahwa undang-undang tersebut mulai berlaku lima tahun terhitung sejak tanggal diundangkan, dibebaskan dari Pilkada 2020, 2022 dan 2023, dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan. –Baca: Hasil Ronde. Pertama-tama, gabungan Monchengladbach vs Berlin melawan Bundesliga. Bundesliga Fren 2-0 di Pilkada tahun 2020. Penunjukan kepala daerah tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016. Syaratnya, calon anggota DPRD di wilayah terdampak bisa diajukan oleh partai atau koalisi partai yang menduduki minimal 20% kursi DPRD atau 25% kursi Partai Demokrat, ‚ÄĚkata Guspardi kepada Tribunnews, Minggu (31 Mei 2020). Dalam RUU tersebut, Pasal 192 tentang pemilihan pejabat pemerintah dan Pasal 197 tentang pemilihan bupati dan walikota memuat usulan syarat-syarat yang harus diajukan. Calon bupati di tingkat provinsi, bupati, dan walikota harus mengacu pada partai politik pusat untuk memperolehnya. Jumlah Suara (DPR RI) .

Dibaca: 153 warga reaksioner yang ditemukan pada hari ketiga uji coba massa di Surabaya, Surabaya-dinyatakan sebagai pasal-partai politik atau aliansi partai politik dalam pengertian Pasal 191 ayat (1) Huruf a dapat mendaftarkan dua calon sepanjang memenuhi syarat perolehan kursi p. Berdasarkan hasil pemilihan umum nasional terakhir, paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi anggota DPR, atau anggota DPR. Dalam pemilu tersebut diperoleh 25% (25%) suara sah. -Menurut Guspardi, aturan baru tersebut dinilai tidak adil.

Karena beberapa partai sudah Berhasil melampaui ambang batas DPRD pusat, tetapi tidak mengakar yaitu tidak memperoleh suara / kursi di DPRD provinsi, daerah dan kota.

By: admin
Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

CommentName required Email required Website

Back to top