Loading the content... Loading depends on your connection speed!

Ini adalah nasib karyawan subkontraktor, yang tunduk pada undang-undang penciptaan lapangan kerja

In: Nasional

Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Pada Senin (5/10/2020) dalam rapat paripurna, Partai Demokrat Konstruksi secara resmi mengesahkan Undang-Undang Penciptaan Tenaga Kerja (RUU) yang komprehensif dan menjadi undang-undang (UU).

The “Job Creation Act” adalah RUU yang diusulkan oleh Presiden Jokowi dan merupakan bagian dari Undang-Undang Prioritas Rencana Legislasi Nasional 2020.

Salah satu istilah yang diusulkan melibatkan pekerja outsourcing atau outsourcing. Perubahan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 diubah menjadi Undang-undang Komprehensif Undang-Undang Penciptaan Lapangan Kerja.

Dalam “UU Ketenagakerjaan”, outsourcing kerja dibatasi pada pekerjaan di luar kegiatan utama atau tidak terkait dengan proses produksi, kecuali kegiatan pendukung. — “Pekerja / pekerja dari perusahaan penyedia jasa pekerja / tenaga kerja tidak dapat dimanfaatkan oleh pengusaha untuk melakukan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi, kecuali untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berkaitan langsung dengan proses produksi,” ujarnya. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

Baca: Jika “UU Cipta Kerja” tidak dicabut, ribuan pekerja di Negara Bagian Sumeidan terancam bikin kerusuhan – di saat bersamaan, Pasal 66 “UU Cipta Kerja” sudah tidak relevan lagi di tempat kerja Masalah pembatasan ruang lingkup pekerjaan yang melarang pekerja melakukan outsourcing.

Melalui amandemen ini, “Undang-Undang Penciptaan Pekerjaan” memberi perusahaan outsourcing kemungkinan untuk mempekerjakan perusahaan untuk berbagai pekerjaan, termasuk pekerja lepas dan karyawan penuh waktu. Jika tidak ada peraturan lain berdasarkan Undang-Undang Penciptaan Pekerjaan, ini akan membuat penggunaan tenaga kerja outsourcing lebih bebas.

Pekerjaan Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah (Ida Fauziah) tidak mengatakan apakah pembatasan pada outsourcing tenaga kerja telah membatasi atau memperluas undang-undang penciptaan lapangan kerja. -Dalam tafsir revisi klausul outsourcing dalam undang-undang penciptaan lapangan kerja, Ida hanya menyatakan bahwa prinsip perlindungan transfer sudah berubah. Hak pekerja dalam kegiatan outsourcing atau outsourcing tetap dipertahankan. Bahkan dalam kegiatan outsourcing, undang-undang tersebut memuat prinsip pemindahan perlindungan hak pekerja ketika subkontrak perusahaan berubah, “kata Ada dalam siaran persnya.

By: admin
Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

CommentName required Email required Website

Back to top