Loading the content... Loading depends on your connection speed!

Dewan Pengawas KPK menerima 92 laporan pelanggaran etika dari pejabat dan pegawai

In: Nasional

Reporter Jakarta Tribunnews.com Glery Lazuardi report-TRIBUNNEWS.COM, Jakarta-Panitia Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi menerima tak kurang dari 92 laporan publik yang menuduh pimpinan dan pejabat KPK melanggar kode etik). Tumpak Hatorangan Panggabean mengatakan, laporan publik tersebut diterima empat bulan setelah KPK menunjuk Deva pada kuartal I 2020 atau akhir Desember 2019. Tindak lanjut Dewas telah diterima.

Baca: Sedih Tak Bisa Pulang Pulang Wakil Ketua KPK Lili Siregar Idul Fitri Medan Sendiri

“Demi menerima Pejabat dan Pegawai KPK yang diduga melanggar kode etik, serta mengawasi tugas dan kewenangan KPK Direktur KPK menerima dan menindaklanjuti 92 surat pengaduan, ”ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (26/5/2020). Baca: Narapidana Lebaran ala KPK: Akses Online Makanan Diambil dari Kotak Agar Dapat Disampaikan ke Keluarga -Komite Pengawas KPK Gelar Rakorwas Kuartal I dan Rapat Koordinasi dengan Pimpinan KPK pada 27 April untuk Pembahasan 18 pertanyaan. — Untuk bidang penindakan, Komisi Pengawas KPK merekomendasikan KPK untuk mempercepat proses perkara mulai dari tahap penyidikan, penyidikan, penuntutan dan eksekusi untuk mengoptimalkan pemulihan aset dan kepastian hukum. Keluhan pengawas internal dan masyarakat, lanjut Tumpak, perlu dilakukan penguatan fungsi pengawasan internal dan koordinasi pelaksanaan fungsi pengawasan Dewas dan internal oversight (PI). Pada April dan 5 Mei, fokusnya adalah pada evaluasi kinerja manajemen pada tiga bulan pertama tahun 2020.

Menur ut Tumpak, setelah evaluasi triwulan I, pihaknya akan melihat tindak lanjut dari pimpinan. KPK sedang dalam proses melaksanakan rencana kerja evaluasi. -Dia menekankan bahwa Dewan Pengawas akan terus menjalankan kewenangannya secara transparan, profesional dan bertanggung jawab. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan dan pengawasan kerja KPK.

“Biar masyarakat terus dukung kerja pemberantasan korupsi di Indonesia yang tidak ada korupsi. Ia menambahkan yang terus membantu kita memantau tanggung jawab dan kewenangan KPK.

Evaluasi selanjutnya akan dilakukan Dewas pada triwulan II Pada akhirnya.

By: admin
Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

CommentName required Email required Website

Back to top