Loading the content... Loading depends on your connection speed!

37 perusahaan di kawasan berikat memperoleh sertifikat izin pabean untuk produksi masker dan alat pelindung diri

In: Bea Cukai

TRIBUNNEWS.COM-Di Jawa Tengah dan Yogyakarta, di bawah pengawasan bea cukai dan pajak konsumsi, tidak kurang dari 37 perusahaan di kawasan berikat telah dan sedang bersiap memproduksi masker dan alat pelindung diri (APD) untuk ikut serta dalam penyediaan alat-alat kebutuhan Cegah dan kendalikan virus korona (Covid). -19. Sekarang izinkan dan dorong perusahaan yang sebelumnya hanya mengizinkan produksi produk berdasarkan bisnis inti mereka atau produk yang terdaftar dalam lisensi mereka untuk memproduksi peralatan yang diperlukan untuk mencegah dan mengelola wabah.

Padmoyo Tri Wikanto, Kepala Kanwil DJBC DIY Jawa Tengah, mengatakan dalam situasi pandemi ini, pasokan hand sanitizer, masker dan alat pelindung diri (APD) menjadi langka dan mahal, meski demikian Dengan meningkatnya epidemi Covid-19, banyak yang dibutuhkan. “Pemerintah telah merumuskan beberapa kebijakan melalui bea cukai, termasuk mendorong dan mengizinkan kontraktor di kawasan berikat untuk memproduksi peralatan yang diperlukan. Pak Padmoyo mengatakan hal ini untuk memastikan ketersediaan peralatan yang diperlukan guna mencegah dan mengendalikan Covid-19, khususnya di Jawa Tengah. Dan Yogyakarta. Kebijakan itu diambil dengan cepat dan akurat. Pabean DIY di Jawa Tengah telah membebaskan pajak impor terkait peralatan impor. Hanya sedikit orang yang menggunakan Jawa Tengah dan DIY untuk memasang.

Sejauh ini, baru 20.000 masker Dan 147 set APD medical-grade yang diimpor. Namun, saat ini 37 perusahaan sudah menerima dan sedang bersiap untuk memproduksi masker dan APD di zona pengikatan Jawa Tengah dan DIY. Perusahaan juga sangat senang bisa berpartisipasi. -Amin menambahkan sebenarnya impor ke perusahaan kawasan berikat Barang atau bahan baku masih dikenakan pajak impor sebagai bagian dari impor. Perusahaan telah mendapatkan fasilitas pajak berupa penangguhan tarif impor, dan belum dipungut akibat impor bahan baku yang diimpor tersebut. Jika produk yang dihasilkan diekspor, perusahaan tidak perlu melunasi utang tersebut. Guna mendorong investasi dan ekspor.

“Mengenai apakah produk tersebut dijual di pasar dalam negeri, harus membayar bea masuk dan pajak yang tetap harus dibayar sebelumnya. “Untuk kepentingan sosial, sebagai bagian dari pencegahan dan pemberantasan pandemi Covid-19, bukan untuk tujuan komersial, pembebasan bea masuk dan pajak yang terutang bisa dibebaskan dari perizinan atau pemberlakuan sistem perdagangan impor,” pungkas Amin. (*)

By: admin
Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

CommentName required Email required Website

Back to top