Loading the content... Loading depends on your connection speed!

Mendorong perdagangan bebas antara ASEAN dan Hong Kong, China, dan pemerintah akan menekan biaya impor

In: Bea Cukai

TRIBUNNEWS.COM – Pemerintah Indonesia telah menyetujui Perjanjian Perdagangan Bebas China-ASEAN sesuai dengan Peraturan Presiden No. 34 tahun 2020.

Tujuannya adalah untuk mempromosikan pengembangan ekonomi nasional melalui kerja sama perdagangan internasional dan memperkuat kemitraan ekonomi. Hubungan antara pemerintah negara-negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan pemerintah Daerah Administratif Khusus Hong Kong di Cina. — Untuk melaksanakan kesepakatan di atas, Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 79 / PMK.010 / 2020 tentang Penetapan Tarif. Peraturan terkait tersebut berada dalam lingkup perjanjian perdagangan bebas antara ASEAN-Hong Kong, Republik Rakyat Tiongkok Dan PMK No. 80 / PMK.04 / 2020, tentang prosedur pengenaan tarif pada barang-barang impor berdasarkan Perjanjian Perdagangan Bebas e-ASEAN-RRT, Hong Kong-Internasional dan Direktur Pabean Antar-lembaga, Syarif Hidayat Mengu menyatakan bahwa kedua PMK ini Penerbitan tersebut merupakan dasar hukum dan prinsip pedoman untuk penerapan tarif preferensial atas barang impor sesuai dengan “Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-Hong Kong Republik Rakyat Cina”. Untuk produk yang diimpor dari negara-negara anggota ASEAN dan Hong Kong, Cina, menurut “Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN”, aturan asal dan persyaratan lain untuk pengumpulan tarif preferensi dijelaskan-Hong Kong, Cina.

PMK 79 / PMK.010 / 2020 dan PMK 80 / PMK.04 / 2020 akan mulai berlaku pada 4 Juli 2020. Kedua peraturan PMK ini berlaku untuk dokumen pemberitahuan pabean yang telah memperoleh nomor registrasi dan tanggal pabean saat PMK berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepabeanan. (*)

By: admin
Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

CommentName required Email required Website

Back to top