Loading the content... Loading depends on your connection speed!

Membantu masyarakat terdampak Covid-19, Bea Cukai Aceh dan pajak konsumsi dengan 24,5 ton bawang merah

In: Bea Cukai

TRIBUNNEWS.COM-Untuk membantu mendorong pembangunan ekonomi masyarakat terdampak wabah Covid-19, Kantor Bea Cukai Daerah Aceh (Kanwil) bekerja sama dengan Balai Karantina Pertanian (BBKP) Belawan, Dinas Pabean Sumatera Utara dan Belawan serta bea cukai yang didonasikan 24,5 Berton-ton bawang merah didatangkan melalui dua pemerintah daerah Provinsi Aceh Timur dan Negara Bagian Aceh Tamiyang.

Perwakilan pemerintah menerima subsidi, silakan lihat halaman Pabean Belawan untuk detailnya. Pejabat berwenang dan perwakilan TNI dan Polri, Jum’at, Isnu Irwantoro, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bea dan Konsumsi Daerah Aceh, menyatakan kucai sumbangan itu dikemas dalam 2.722 kantong 9 kg dengan total nilai Rp 167.049.339. Dia menjelaskan, pengiriman bawang merah dari KM Rajawali GT 15 Nomor 104 / QQd merupakan hasil litigasi, dan gugatan tersebut tidak setara dengan dokumen pabean impor yang masih berlaku, termasuk dokumen manifest kargo (daftar) yang belum terisi. Hal itu berhasil diselesaikan oleh Tim Patroli Maritim Bea Cukai dengan menggunakan Patrolman BC 30004 pada Rabu (20/5) di perairan Aceh Tamiang Air. Ia mengatakan: “Untuk kegiatan penyelundupan bawang merah ini, diperkirakan negara rugi 58,5 juta rupiah dari industri perpajakan.” – kata Isnu memberikan bukti berupa kucai kepada pemerintah daerah Aceh Tamiang dan Aceh Timur Ini telah diuji di laboratorium yang terisolasi. Oleh karena itu, dinyatakan tidak terdapat organisme fitosanitari karantina (OPTK) di bidang pertanian, timbal (Pb) dan kadmium (Cd) dengan kandungan timbal di bawah batas residu maksimum (BMR).

“Kegiatan subsidi ini merupakan komitmen Pabean Provinsi Aceh dan Pemerintah Daerah. Bea Cukai, Bea Cukai Daerah Sumatera, Uttara, Bea Cukai Belawan dan Balai Karantina Pertanian Belawan dimanfaatkan oleh kelompok rentan, terutama Itu adalah komoditas yang diproduksi oleh langkah-langkah yang dilakukan oleh orang-orang yang terkena pandemi Covid-19, ”kata Isnu. -Pasal 102 (a) dari “Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2006” tentang barang-barang yang tercantum dalam daftar sanksi hukum terhadap orang yang menyelundupkan barang impor yang diatur dalam perubahan Undang-Undang Kepabeanan No. 10 Tahun 1995 Departemen impor dihukum karena penyelundupan, hukuman minimal satu tahun, hukuman maksimal 10 tahun, denda minimal Rp50 juta dan maksimal Rp5 miliar. — Melalui sanksi hukum ini, diharapkan pelaku usaha dan masyarakat tidak menyelundupkan dan / atau membeli barang selundupan, sebagai bentuk partisipasi warga dalam upaya melindungi produsen bawang merah dengan melindungi masyarakat dan lingkungan dari penyakit akibat penyakit. Impor tumbuhan, hewan, dan hasil sampingnya, serta peningkatan daya saing industri nasional dan peningkatan pendapatan negara dari bea masuk dan perpajakan. (*)

By: admin
Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

CommentName required Email required Website

Back to top