Loading the content... Loading depends on your connection speed!

Hasil survei kepuasan masyarakat UGM tahun 2019 menunjukkan bahwa pelayanan kepabeanan sangat baik

In: Bea Cukai

TRIBUNNEWS.COM-Kepabeanan telah merilis hasil Survei Kepuasan Pengguna Jasa (SKPJ) 2019 secara independen yang dilakukan oleh Departemen Kepatuhan Internal dan Survei Kepuasan Pengguna (SKPL) Departemen Jasa Keuangan 2019 yang dipimpin oleh Universitas Gajada Mada. –SKPJ dan pengguna pabean telah melaksanakan pelayanan di 3 biro, 20 kantor wilayah, 3 biro pelayanan utama, 104 supervisi dan pelayanan serta 3 pusat laboratorium kepabeanan di kantor pusat pabean, dan kepuasan mereka lebih tinggi dari tahun sebelumnya 4.21. 4.02 .

Agus Hermawan, Direktur Kepatuhan Internal, juga menyampaikan hasil SKPL Kementerian Keuangan.

“Sebagai unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan, Bea Cukai telah berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja pelayanan publik yang bertujuan untuk mengubah budaya organisasi yang berorientasi pada pelayanan. Sebagai acuan, pihak Bea Cukai telah menunjukkan kinerja pelayanan yang sangat baik di tahun 2019, kata Argus Indeks kepuasan provider dan PNS secara keseluruhan adalah 4,61 inci

Survei yang dilakukan di bea cukai dilakukan di enam kota besar, antara lain Batam, Medan, Jakarta, Surabaya, Makassar dan Bali. -Pada saat yang sama, dilakukan investigasi terhadap aspek-aspek yang terkait dengan layanan penyelesaian impor komoditas (MITA), layanan pemesanan cargo tape, layanan dokumen impor dan notifikasi zona perdagangan bebas, serta 11 aspek layanan yang diatur dalam UU Kepegawaian, termasuk informasi. Keterbukaan / kenyamanan, informasi layanan, prosedur kepatuhan, sikap karyawan, kemampuan dan keterampilan karyawan, lingkungan pendukung, perolehan layanan, waktu penyelesaian layanan, biaya yang dibayarkan sesuai dengan aturan / ketentuan yang ditetapkan, pelanggaran terhadap persyaratan layanan Sanksi / denda, serta keamanan lingkungan dan pelayanan.

Argus menyatakan bahwa hasil survei kepuasan masyarakat yang telah dilaksanakan juga merupakan wujud dari otorisasi UU Pelayanan Publik Nomor 25 Tahun 2009, “Oleh karena itu, harus ada hasilnya. Wawasan untuk mengukur kepuasan pengguna jasa untuk meningkatkan dan meningkatkan kinerja pelayanan publik.

Bea Cukai di bawah Kementerian Keuangan telah menggunakan Balanced Scorecard (BSC) untuk evaluasi kinerja sejak reformasi birokrasi tahun 2007. Evaluasi kinerja dengan BSC sangat penting untuk reformasi birokrasi dan tata kelola perusahaan yang baik. .

Namun, masih perlu menggunakan layanan bea cukai dan pajak konsumsi untuk menilai dampak yang sebenarnya bagi masyarakat. Pada analisis akhir, kepuasan pengguna jasa terhadap pelayanan bea cukai dan pajak konsumsi menjadi standar yang harus diperhatikan guna mengidentifikasi kekurangan dan terus ditingkatkan. (*)

By: admin
Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

CommentName required Email required Website

Back to top