Loading the content... Loading depends on your connection speed!

Bea Cukai Kuala Lumpur menyumbangkan 16.000 masker kepada Kelompok Kerja Covid-19 Sumatera Utara

In: Bea Cukai

TRIBUNNEWS.COM-Pemerintah terus bekerja keras dan bahu membahu mengantarkan barang untuk pengobatan pandemi virus Corona tahun 2019 (Covid-19). – Kali ini Administrasi Umum Bea Cukai dan Dinas Pajak Konsumsi menyumbang 16.000 di Guananam Masker bedah menjadi beberapa kelompok. Tugas percepatan penanganan Covid-19 di Sumatera Utara (Sumut) ini membantu mencegah penyebaran virus corona.

Elphi Harris, Kepala Kantor Bea Cukai Guanamu, mengatakan masker merupakan produk Bea Cukai Guanamu dan menjadi milik nasional. – “Masker sumbangan ini merupakan bagian dari produk hukum Bea Cukai Guaranamu. Dengan dukungan pemilik atau sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 34, tidak dapat memenuhi persyaratan izin impor pada tahun 2020,” Elfi Haris (Elfi Haris) mengatakan Selasa (6 Juni 2020). .

Bantuan telah diserahkan secara simbolis kepada Edy Rahmayadi, Gubernur Sumatera Utara di Sekretariat Pokja, untuk mempercepat sanksi. Covid-19 di Provinsi Sumatera Utara didampingi oleh Elfi Haris, Kepala Kantor Bea Cukai Kualanam, dan didampingi oleh Kepala Kantor Bea Cukai Utara Oza Olavia. Ketua Kelompok Kerja Percepatan Penanganan Covid-19 di Provinsi Sumatera Utara.

PMK terbaru mengatur tentang pemberian bea masuk dan / atau pajak konsumsi serta pengenaan pajak atas barang impor untuk tujuan memerangi Pandemi Virus Corona (Covid-19) tahun 2019. Sebelumnya, kepemilikan negara telah mendapat persetujuan dari Biro Layanan Nasional dan Biro Lelang Medan. Pemerintah daerah, perseorangan, badan hukum, dan badan hukum) memperoleh barang impor melalui pelayanan kepabeanan dan perpajakan untuk mencegah wabah Covid-19, sehingga sangat bermanfaat dalam hal barang yang memenuhi kebutuhan negara.

“Sebanyak 73 produk disediakan untuk fasilitas PMK”, tambah Elfi Haris. Fasilitas yang diberikan antara lain pembebasan pajak impor dan / atau konsumsi, bebas PPN atau PPN dan PPnBM, serta pembebasan pajak PPh ke-22 atas barang impor yang digunakan untuk tujuan komersial dan nonkomersial untuk menanggulangi pandemi Covid-19. Permintaan dapat disampaikan secara elektronik melalui portal INSW, atau dapat disampaikan secara tertulis kepada penanggung jawab Administrasi Umum Bea Cukai yang memasukkan kargo. Nilai kargo impor dan bagasi penumpang tidak melebihi US $ 500 FOB, sehingga tidak perlu mengajukan permintaan. Fasilitas impor tunduk pada tata niaga impor, sehingga pada saat impor atau pengeluaran barang hanya perlu surat rekomendasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk pembebasan dari tata niaga impor yang diperlukan. Jika barang yang diimpor tidak melebihi jumlah yang ditetapkan oleh departemen atau instansi terkait dan / atau sistem perdagangan BNPB, tidak perlu melampirkan surat rekomendasi.

Pemasangan ini berlaku hingga akhir masa pengobatan pandemi Covid-19 yang ditetapkan oleh BNPB. Peraturan baru ini diharapkan dapat memudahkan semua pihak yang berkepentingan untuk melakukan kegiatan impor, khususnya barang dalam penanggulangan Covid-19. Ketentuan selengkapnya tertuang dalam PMK Nomor 34 Tahun 2020. (*)

By: admin
Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

CommentName required Email required Website

Back to top