Loading the content... Loading depends on your connection speed!

Membantu masyarakat terdampak Covid-19, Bea Cukai Aceh dan pajak konsumsi dengan 24,5 ton bawang merah

In: Bea Cukai

TRIBUNNEWS.COM-Untuk membantu meringankan perekonomian masyarakat yang terdampak virus Covid-19, Kantor Pabean Aceh (Kanwil) dan Balai Karantina Pertanian Belawan (BBKP), Bea Cukai Sumut dan Bea Cukai Belawan bersama-sama menyumbang 24,5 ton, Bawang merah didatangkan melalui dua pemerintah daerah Aceh Timur dan Aceh Tamiyang.

Di halaman Pabean Belawan, dua orang perwakilan pemerintah daerah mendapat subsidi, Pejabat yang berwenang dan perwakilan TNI dan Polri mengatakan, Jumat, kucai sumbangan itu dikemas dalam 2.722 kantong 9 kg. Tiap kantong berukuran 9 kg, dengan total nilai Rp 167.049.339. Ia menjelaskan, bawang merah yang dikapalkan dari KM Rajawali GT 15 Nomor 104 / QQd merupakan hasil litigasi, dan litigasi tersebut tidak setara dengan dokumen pabean impor yang masih berlaku, termasuk dokumen manifest kargo (daftar) yang belum terisi. Itu berhasil diselesaikan oleh Bea Cukai Patroli Maritim dengan bantuan Patrolman BC 30004 Rabu (20/5) di perairan Achimyan Air. Katanya: “Atas kegiatan penyelundupan bawang merah ini, kerugian negara di departemen perpajakan ditaksir mencapai 58,5 juta rupiah.” – kata Isnu sambil memberikannya kepada Aceh Tamiang dalam bentuk kucai ) Dan barang bukti Pemda Aceh Timur sudah diuji di laboratorium isolasi. Oleh karena itu, pertanian dinyatakan tidak mengandung organisme fitosanitari (OPTK) serta kandungan timbal (Pb) dan kadmium (Cd) di bawah batas residu maksimum (BMR).

“Kegiatan hibah ini merupakan komitmen dari Adat dan Adat Aceh. Bea Cukai Daerah Sumatera, Utara, Bea Cukai Belarusia dan Balai Karantina Pertanian Belawan menggunakan barang-barang hasil penegakan hukum sehingga masyarakat yang rentan dapat memanfaatkannya, terutama yang terkena Covid Orang yang terkena pandemi -19, Isnu, menyatakan bahwa Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia (Nomor 17 Tahun 2006) (a) terkait dengan perubahan Undang-Undang Kepabeanan Nomor 10 Tahun 1995, yaitu pengangkutan barang impor yang tidak terdaftar dalam daftar. Siapapun yang ada di departemen impor akan dihukum karena penyelundupan di departemen impor.Hukuman minimal satu tahun, hukuman maksimal 10 tahun, denda minimal Rp50 juta, dan maksimal Rp5 miliar.Kami berharap pelaku perdagangan dan masyarakat tidak menyelundupkan Dan / atau membeli barang terlarang sebagai cara warga berpartisipasi dalam upaya melindungi produsen bawang merah, yaitu dengan melindungi masyarakat dan lingkungan dari penyakit akibat impor tumbuhan dan hewan, serta hasil sampingnya, serta memperkuat industri dalam negeri. Daya saing dan pendapatan pemerintah dari impor dan pajak dari departemen hak cipta. (*)

By: admin
Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

CommentName required Email required Website

Back to top